Foto pada artikel ini juga dapat diganti dengan foto penulis artikel

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Tinggi rendahnya mutu pendidikan di daerah dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Kualitas pendidikan untuk masa yang akan datang lebih bergantung pada komitmen daerah dalam hal ini termasuk komitmen orangtua dan masyarakat.

Komite Sekolah merupakan lembaga mandiri wadah peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan. Lembaga ini memiliki kedudukan yang kuat, karena telah termaktup dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 56 (3) menyebutkan bahwa:

”Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. 

Rumusan dalam Pasal 56 (3) tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang bidang garapan Komite Sekolah, yakni peningkatan mutu pelajaran pendidikan. Selain itu pasal tersebut juga menyebutkan tiga peran Komite Sekolah, ialah:

  1. memberikan pertimbangan dan arahan;
  2. dukungan tenaga, sarana dan prasarana, dan
  3. pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketiga peran tersebut memang agak berbeda sedikit dibandingkan dengan peran Komite Sekolah dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yakni ada empat peran, termasuk di dalamnya peran sebagai mediator.  Mengapa dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 peran tersebut tidak ada. Kemungkinan karena peran itu harus masuk atau menjadi bagian dari ketiga peran tersebut.

Tantangan ke depan

Tantangan terbesar pertama di masa depan adalah memperbarui proses pembentukan dan atau pemilihan pengurus Komite Sekolah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Tantangan ini terkait dengan perubahan paradigma lama hubungan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi paradigma baru. Melalui proses sosialisasi secara terus menerus, tantangan terbesar ini akan dapat diatasi secara bertahap. Ibarat tetesan air ke atas batu karang yang keras, maka paradigma lama secara pelan tetapi pasti akan berubah menjadi paradigma baru.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *